Prevalensi penyalahguna narkoba saat ini sudah mencapai 3.256.000 jiwa dengan estimasi 1,5% penduduk Indonesia adalah penyalahguna narkoba. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia merugikan keuangan negara sebesar Rp. 12 triliun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari BNN menyebutkan 15.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 40 nyawa per hari harus melayang akibat narkoba.



Upaya-upaya komprehensif seperti supply control, demand reduction, dan harm reduction memang terus dilakukan, tetapi angka-angka tersebut tidak memperlihatkan penurunan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha agar lebih mengedepankan orang-orang yang belum terkena narkoba yang jumlahnya jauh lebih banyak dari orang yang menyalahgunakannya. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mau tidak mau sisi demand reduction atau upaya pencegahan adalah hal utama yang harus dilakukan, selain tentu saja terus melakukan supply control dan harm reduction bagi yang sudah terkena. Karena alasan itupun, strategi nasional P4GN menempatkan strategi pencegahan pada poin pertamanya, yang diikuti oleh strategi terapi dan rehabilitasi, strategi penegakan hukum, serta strategi penelitian, pengembangan, dan informasi.



Banyak yang sepakat bahwa lingkungan keluarga merupakan benteng pertama mencegah seseorang untuk jatuh ke lembah penyalahgunaan narkoba. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu dalam pembentukan karakter dan perilakunya. Dimulai dari keluarga, seorang individu dapat dibangun mental dan moralnya melalui pembelajaran budi pekerti dan sopan santun. Setelah itu barulah lingkungan masyarakat.



Namun, Kalakhar BNN Drs. Made Mangku Pastika mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih belum terbuka ketika seorang anggota keluarganya terkena narkoba. Hal itulah yang menjadi permasalahan saat ini. Sehingga terkadang dapat menghambat proses penyembuhan dan penyadaran korban narkoba itu sendiri.



Seperti yang dituturkan oleh Bunda Iffet. Ibu dari Bimbim, seorang drummer grup musik Slank ini mengatakan bahwa anggota keluarga harus selalu menerima ketika salah satu anggota keluarganya terkena narkoba. Bunda Iffet mengakui adanya pendampingan, ketulusan, dan perhatian orang tua, seorang anak yang terkena narkoba bisa dapat sembuh.



Di sisi lain, Ketua Umum TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Susyati Ma''ruf pun angkat bicara. Menurutnya, dukungan pemahaman hukum pada orang tua dan anak-anak remaja merupakan upaya yang mampu mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua harus bersifat tegas dalam mencermati permasalahan anak-anak remaja di berbagai sudut kehidupan pergaulan. "Tontonan maupun rayuan teman sebaya terkadang menjadi pengaruh yang bisa mengikis jati diri seseorang. Utamanya pada pikiran, sikap dan perilaku yang mengakibatkan generasi muda menjadi rapuh," tutur Susyati Ma''ruf.



Diakui oleh Susyati, penanggulangan masalah narkoba juga sering dilakukan oleh PKK sebagai organisasi yang berhubungan dengan pembinaan keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya satu kelompok kerja khusus di tubuh TP PKK yang menangani masalah narkoba, yaitu Pokja I. Kegiatan yang dilakukan di Pokja I antara lain: sosialisasi mengenai narkoba, pola asuh, dan keluarga. Menurut Ibu Susyati, penyebaran informasi mengenai narkoba tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi saja, tetapi bisa juga diselipkan dalam program PKK lainnya seperti posyandu yang juga diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga.



"Dari obrolan antar ibu-ibu di posyandu sendiri sebenarnya bisa cerita tentang sosialisasi-sosialisasi seperti ini kalau sudah ada ibu-ibu yang pernah mengikuti lalu menceritakan kepada ibu-ibu yang lain yang belum," ujar Ibu Susyati.



Senada dengan hal tesebut, Petugas Pelaksana Harian Sekretariat BNP Lampung Zulfikar, mengajak orang untuk belajar menjadi orang tua yang efektif merupakan pertahanan yang baik terhadap gangguan narkoba. Seperti harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak. "Hal ini sudah saya praktekkan dalam keluarga saya, dan Alhamdulillah saya menikmati. Sehingga anak-anak ini bisa how to say no untuk segala macem, termasuk untuk narkoba," ungkap Zulfikar yang juga sering mengadakan penyuluhan narkoba di daerahnya.



Selain itu, tambah Zulfikar, peran lingkungan masyarakat juga harus diberdayakan, mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki pemetintah pusat maupun pemerintah daerah. Informasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba penting untuk diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat pula yang nantinya akan menjadi fasilitator penyuluh di keluarga dan lingkungannya.



Sosialisasi Pencegahan Belum Maksimal



Di lain tempat, Kalakhar BNN Made Mangku Pastika mengatakan, dari data penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini, kita bisa buktikan bahwa masalah narkoba merupakan salah satu masalah besar yang menimpa bangsa Indonesia. Usaha pencegahan telah banyak dilakukan baik oleh BNN sendiri maupun dengan mengajak peran serta masyarakat. Pastika mengatakan, kebijakan besar yang dilakukan oleh BNN dalam upaya pencegahan adalah bagaimana menyelamatkan sisa dari penduduk Indonesia yang belum terkena narkoba. "Sementara, bagi yang sudah kena dan masih coba-coba harus segera diintervensi supaya pulih kembali," ujar Pastika saat ditemui dalam acara Pelatihan Dosen dan Pegawai Instansi Pemerintah sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang diadakan BNN (17/7).



Pastika mengutarakan, ada empat langkah dalam upaya pencegahan yang dilakukan BNN. Pertama, pemberian informasi yang benar, akurat, mengena, dan sesuai dengan segmen di mana seseorang itu berada. Kedua, memberikan pendidikan seperti pelatihan penyuluhan bagi elemen-elemen masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kegiatan alternatif seperti olahraga, musik, dan penelitian. Terakhir, adalah intervensi yaitu usaha pencegahan yang dilakukan untuk seseorang yang sudah terkena. Salah satu usaha dalam langkah terakhir ini adalah dengan memberikan konseling.



Berkaitan dengan pemberian informasi tentang narkoba, Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depkominfo, Dr. Widiadnyana Merati mengakui bahwa sosialisasi pencegahan narkoba yang dilakukan saat ini memang masih belum maksimal. Menurutnya, sosialisasi pencegahan hal-hal tentang narkoba memang patut diketahui oleh masyarakat, sehingga penyebaran itu dapat disampaikan kepada masyarakat lainnya secara utuh. "Caranya memang harus bertubi-tubi dan terus-menerus. Kalau sekali, mereka bisa lupa dan akan dianggap tidak serius," terangnya.



la juga menambahkan, sosialisasi di media massa baik cetak maupun elekronik juga kurang banyak karena saat ini penggunaan media oleh pemerintah tidak diingini kembali oleh masyarakat. "Jadi kita hanya menghimbau saja bahwa ini penting, bahwa ini harus didengarkan oleh publik. Tinggal media yang bersangkutan mau menjalani himbauan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah ini atau tidak. Apalagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI harus mengetahui perannya sebagai media untuk menyampaikan kepada publik sehingga publik itu bisa teredukasi," ujarnya menambahkan.



Acara-acara yang dilakukan oleh media elektronik saat inipun banyak yang berjenis talkshow. Namun, kata Widiadnyana, modusnya tidak terlalu banyak. Acara tersebut seharusnya diperkaya lagi, seperti dalam film animasi yang lebih tercerna oleh anak-anak sendiri. Jadi segmennya juga harus diperhatikan. "Karena talkshow itukan segmennya tertentu, mungkin dewasa ke atas. Tapi yang remaja dan anak-anak mungkin kita harus perkaya bagaimana modus-modus yang bisa masuk ke mereka," katanya.



Menurut Widiadnyana, salah satu upaya untuk menciptakan generasi penerus yang berdaya guna dan memiliki nilai tambah syaratnya adalah tidak bodoh, tidak sakit, dan tidak miskin. la menegaskan, apabila salah satu saja dari ketiga syarat itu tidak dimiliki, maka malah akan menjadi beban.



"Nah, narkoba ini dapat menciptakan ketiga masalah ini sekaligus. Dia sakit karena efek negatifhya, dia bodoh karena dia tidak sadar cerus atau berada dalam dunia yang tidak riil, dan dia juga miskin karena uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun generasi penerus yang berdaya guna dan punya nilai tambah tadi maka masalah narkoba harus serius ditangani," ucap Widiadnyana.



Pemerintah Daerah Juga Berperan



Pencegahan dan penanganan narkoba juga tidak hanya dilakukan di tingkat pusat saja. Namun, pemerintah daerah pun memegang peranan penting. Dirjen Kesatuan Kebangsaan dan Politik Departemen Dalam Negeri DR. Ir. Sudarsono H, MA.,SH. mengatakan bahwa dalam UU No. 32 tahun 2004, pasal 13 ayat 1G (untuk tugas propinsi) dan pasal 14 ayat 1G (untuk kabupaten kota) telah mengatur penanggulangan kewajiban pemerintah setiap daerah dalam penanganan narkoba, yang dalam peracuran tersebut masuk ke dalam masalah sosial.



"Jadi propinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan urusan pemenntahan bidang penanggulangan masalah sosial sesuai pasal-pasal tadi. Termasuk masalah sosial ini adalah masalah narkoba," ujarnya.



la menambahkan, Depdagri juga menyadari bahwa dalam penanggulangan masalah narkoba itu harus menyeluruh antara supply, demand, Serta harm reduction. Untuk itu, Depdagri juga mernberdayakan organisasi kemasyarakatan yang berskala nasional yang bergerak khususnya di bidang narkoba dan rehabilitasi. "Bahkan ormas-ormas kepemudaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, kita dorong untuk kegiatan-kegiatan tentang narkoba. Karena, kalau kita tidak bisa mengendalikan masalah narkoba maka terancamlah kebangsaan kita," terangnya.



Untuk lingkup daerah yang lebih kecil, seperti kecamatan dan kelurahan, menurut Sudarsono merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun Depdagri sendiri sebenarnya telah mengeluarkan keputusan tentang kewenangan desa, yang tertulis bahwa kewenangan desa di bidang pencegahan adalah salah satunya pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa. "Sehingga dengan demikian dari tingkat propinsi sampai desa semuanya telah dihimbau untuk melakukan upaya penanggulangan narkoba di wilayahnya masing-masing," ucap Sudarsono. (SADAR BNN Agustus 2006 / Adi KSG IV)