Baru-baru ini Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran tentang "Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Rehabilitasi dan Rehabilitasi". Edaran tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri untuk diteruskan kepada para Hakim dalam memutuskan perkara pengadilan terkait dengan Pecandu Narkoba.



Adapun dalam Surat Edaran itu disebutkan bahwa para Hakim harus menerapkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan ketentuan :

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.

2. BB hanya 1 kali pakai saja.

- Heroin/Putau : Max 0,15 Gr

- Kokain : Max 0,15 Gr

- Morphin : Max 0,15 Gr

- Ganja : Max 1 linting rokok dan atau 0,05 Gr

- Ekstacy : Max 1 Butir/Tablet

- Shabu : Max 0,25 Gr

- Dll termasuk Narkotika Gol 1-3 dan Psikotropika Gol 1-4

3. SK Uji Lab + atas permintaan Penyidik

4. Buka Residivis

5. Memiliki SK Dokter Jiwa/Psikiater yg ditunjuk oleh Hakim

6. Tidak terbukti sebagai sindikat



Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan, Majelis Hakim menunjuk tempat Panti Rehabilitasi Pemerintah dengan biaya pemerintah dan yang lain dengan biaya sendiri dan dalam proses terapi dan rehabilitasi seperti detoxifikasi lamanya 1 bulan, Primary Program 6 bulan dam Re-Entry Program lamanya 6 bulan.



Terbitnya Surat Edaran tersebut mengharuskan para Hakim untuk mengetahui lebih dalam mana yang pecandu sebenarnya ataupun pecandu yang terkait dengan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba, bahkan di negara tetangga seperti di Singapura yaitu Central Narcotic Bureau (CNB) bahwa seorang Pecandu dapat diawasi, diperiksa secara medis yang dicurigasi oleh petugas CNB selama 2 (dua) tahun dan Direktur CNB dapat mengeluarkan Surat Perintah bahwa Pecandu wajib untuk diawasi oleh petugas CNB selama 2 (dua) tahun dan wajib menjalani tretament dan rehabilitasi di institusi yang ditunjuk selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Sedangkan di Malaysia yaitu petugas Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)dapat menangkap penagih dadah tersebut dan dibawa ke Mahkamah, lalu Mahkamah dapat memerintahkan untuk mengikuti program rehabilitasi selama 2 (dua) tahun.