photo
Alternative Development atau pembangunan alternative adalah suatu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap tanaman-tanaman yang mendukung narkotika melalui kebijakan pembangunan yang didesain khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Alternatif atau dapat juga disebut Sustainable Alternative Development (SAD) adalah pembangunan komunitas. Pembangunan alternatif merupakan bagian dari strategi memberantas tanaman narkotika, dengan memperhatikan secara khusus karakter sosio-budaya masyarakat dan kelompok yang ditargetkan.


Visi & Misi
Visi Program AD adalah mewujudkan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bebas dari penanaman Gelap Ganja tahun 2020 dengan pembangunan masyarakat melalui konsep Alternative Development.

Misi Program AD antara lain :

  1. Membangun komitmen, sinergi dan koordinasi pelaksanaan Alternatif Development melalui terbentuknya suatu komitmen politik yang kuat baik dari pimpinan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai tingkat Propinsi NAD, dan antar instansi terkait pusat dan daerah, serta stakeholders yang terlibat antara lain pihak swasta, LSM dan pimpinan masyarakat dalam menjalankan program AD guna menanggulangi masalah gelap kanabis (ganja) di propinsi NAD ;

  2. Mengintegrasikan sektor-sektor yang sangat rentan terlibat dalam pasar gelap kanabis (ganja) dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang viable dan tidak bertentangan dengan hukum, dan menekankan pada keperluan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan program-program pemusnahan dan penegakan hukum dalam menganggulangi penanaman dan pengedaran gelap ganja, termasuk pembukaan akses pasar terhadap hasil kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut ;

  3. Mencegah dan memberantas penanaman gelap kanabis melalui kebijakan pembangunan daerah yang didesain khusus dalam kontes pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan di propinsi NAD dengan memperhatikan secara khusus karakter sosio-budaya masyarakat dan kelompok yang ditargetkan dalam kerangka penyelesaian masalah kanabis secara komprehensif dan tuntas ; dan

  4. Memberdayakan sosio-budaya ekonomi “petani-petani ganja”, kelompok target dan masyarakat setempat (termasuk wanita dan anak-anak serta manula), melalui pembangunan fasilitas-fasilitas infrastruktur termasuk antara lain pendidikan, kesehatan dan kebersihan secara berkelanjutan (suistanable) dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kehidupan (lives) dan kualitas kehidupan (livelihoods) masyarakat setempat dan mencapai masyarakat yang mandiri (self-sufficient society) pada tahun 2016.




Rencana Aksi Nasional Alternative Development
Rencana aksi nasional alternative development merupakan langkah dan strategi pembangunan menyeluruh dalam menanggulangi masalah penanaman kanabis (ganja) di propinsi NAD yang diharapkan dapat dimulai awal tahun 2007 untuk masa sepuluh tahun kedepan.



Strategi Pelaksanaan Program AD (2006-2020)

  1. Mengupayakan kemitraan bagi tersedianya keahlian dan pendanaan dari negara-negara donor dan lembaga donor internasional (2020).

  2. Mengupayakan kemitraan kelompok swasta nasional serta multinasional untuk perencanaan dan implementasi program termasuk akses pasar bagi produk yang dihasilkan (2006-2020).

  3. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan perbaikan program AD serta selama pelaksanaan program AD (2006-2020).

  4. Melakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat di daerah-daerah akan bahaya narkoba sebagai strategi drugs demand reduction, khususnya terkait masalah penyalahgunaan kanabis (ganja), sehingga dapat merubah persepsi masyarakat setempat mengenai ganja (2006-2020).

  5. Mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dan alim ulama NAD untuk mengajak semua masyarakat agar menjauhi dan mengharamkan penanaman, penyalahgunaan dan perdagangan gelap ganja (2006-2020).

  6. Melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dan melaksanakan evaluasi setiap tahun terhadap peningkatan standar dan mutu kehidupan masyarakat di daerah-daerah sasaran sebagai pengendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program AD (2006-2020).

  7. Melaksanakan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka program AD dengan indikator pada perbaikan standar dan mutu kehidupan (2011-2012).

  8. Mengidentifikasikan dan memperbaiki kelemahan dan kendala pelaksanaan kegiatan dan program AD melalui evaluasi per tahun pelaksanaan dan evaluasi besar per periode lima tahun (2007-2020).

  9. Memformulasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan komplementer dalam mendukung pelaksanaan program AD (2011-2016).



Progress Report Program AD

  • Pengesahan resolusi “Using Alternative Development Programmes to reduce the cultivation of kanabis plants” pada siding CND ke-49 yang menyerukan agar UNODC memfasilitasi kegiatan program AD guna menanggulangi masalah penanaman gelap kanabis.

  • Pembentukan tim pokja AD interdept dengan koordinator BNN.

  • Kegiatan sosialisasi AD oleh Deplu, Deptan dan Depkominfo dihadiri oleh Akira Fujino (UNODC) dan Desnada Diskul (Mae Fah Luang Foundation).

  • Pertemuan tim pokja dengan Mae Fah Luang Foundation (The Royal Project Thailand) di Banda Aceh.

  • Pengesahan AD ganja sebagai kegiatan resmi ASEAN pada pertemuan ASOD ke-27 di Chiang Mai Thailand.

  • Studi banding tokoh masyarakat Aceh ke Doi Tung Project Mae Fah Luang Foundation, Thailand.

  • UNODC melalui Direktur Eksekutif, Antonio Maria Costa, mendukung terlaksananya program AD ganja di Aceh dan saat ini sedang dipersiapkan survey bersama tentang demografi dan pemetaan yang terkait dengan ganja.



  • Badan Pelaksana / Stake holder
    Badan pelaksana program AD, antara lain : BNN (Badan Narkotika Nasional), BNP (Badan Narkotika Propinsi), BNK (Badan Narkotika Kabupaten/ Kota), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes), Deptan (Dep.Pertanian), DPU (Dep. Pekerjaan Umum), Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), Polda (Kepolisian Daerah), Depkominfo (Dep. Komunikasi & Informatika), Dephut (Dep. Kehutanan), Deplu (Dep. Luar Negeri), Depdiknas (Dep. Pendidikan Nasional), Depkes (Dep. Kesehatan), Depdagri (Dep. Dalam Negeri), Depag (Dep. Agama), Depperin (Dep. Perindustrian), Depdag (Dep. Perdagangan), Depsos (Dep. Sosial), DKP (Dep, Kelautan & Perikanan) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).